Dalam menyongsong cita-cita bangsa Indonesia Emas Tahun 2045 perlu kiranya masyarakat itu siap untuk berada di posisi tersebut dengan SDM yang unggul serta mumpuni, akan tetapi hal itu kian hari hanya menjadi lip of service dan cerita imajinasi saja, karena pemerintah tidak serius untuk mencapai cita-cita itu. Untuk bisa meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Indonesia salah satunya dengan penempuhan pendidikan dimana itu menjadi modal krusial pemerintah untuk bisa mewujudkan masyarakat yang bernalar tinggi. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Ke 4 yaitu mencerdaskan Kehidupan bangsa, namun faktanya Pemerintah Indonesia tidak serius menanggapi ini bahkan mengganggap remeh masalah pendidikan ini.
Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Penggunaan APBN dan APBD Tahun 2025 yang salah satu imbas-nya seluruh anggaran dari beberapa sektor pemerintahan terjadi penyusutan anggaran ini dilakukan agar program yang sudah dijanjikan oleh Presiden Prabowo bisa terlaksana dengan berkelanjutan.
Dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara ini sektor pendidikan tak luput kena imbasnya dimana terjadinya pengurangan angaran pendidikan pada tahun 2025 ini sebesar 30.5 Triliun. Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2024 ialah sebesar 463,1 Triliun (69,6%) yang itu masih dibawah anggaran seharusnya dari Pagu Anggaran 665 Triliun dari Anggaran Negara. Bagaimana negara ini mau mencapai puncak kejayaan ketika hal yang paling mendasar yakni pengembangan sumber daya manusia belum menjadi Prioritas Utama pemerintah presiden prabowo.
“Kebijakan Efisiensi Anggaran ini malah bertolak belakang dengan adanya Kabinet tambun atau gemuk di Pemerintahan Prabowo ini. Pemekaran Kementerian dalam kabinet merah putih ini pasti selaras dengan kebutusan anggaran yang tinggi di tambah keperluan program presiden. Semakin terlihat kontradiksi yang dilakukan oleh presiden prabowo kalau kita lihat negara lain contohnya Vietnam mereka dalam menghindari pembengkakan anggaran negara atau efisiensi anggaran negara melakukan pemangkasan kementerian, sedangkan Pemerintah Indonesia malah bertindak sebaliknya efisiensi anggaran malah mengurangi pagu anggaran dalam sektor pendidikan bukan malah mengefisiensikan jumlah kabinet dalam struktur pemerintahan” pungkas Bayu saputra ketua bidang pendidikan dan kebudayaan badko hmi jabar.
Menurut Siti nurhayati Ketua Umum BADKO HMI JABAR “Kami mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan sektor esensial yang lebih luas. Jangan sampai alasan efisiensi justru membuat kualitas pendidikan sebagai epic sentrum pengembangan sumber daya manusia menjadi menurun. Ini perlu dievaluasi kebijakan yang nantinya membebani rakyat”
BADKO HMI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk:
1. Melakukan pemangkasan anggaran secara selektif dan transparan.
2. Tidak memangkas anggaran sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
3. Menjamin bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pembangunan baik dalam peningkatan sumber daya manusia, layanan publik dan terkait kepentingan kesejahteraan masyarakat.